Infobiaya.id - Pemerintah Indonesia mengajak para investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah menyatakan bahwa para investor tidak perlu khawatir untuk menanamkan modalnya si sana karena sudah dijamin oleh landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara.
Pemerintah Indonesia diketahui
telah membentuk Otorita IKN (OIKN) yang akan melaksanakan penyiapan,
pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. OIKN akan mendukung penuh para
investor yang akan bergabung membangun IKN melalui mekanisme Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).
KPBU atau PPP adalah kerjasama
antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau
layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya
menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di
antara para pihak.
Dikutip dari portal resmi
Kementerian PUPR, Sabtu (1/7), Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR,
Diana Kusumastuti, mengatakan, tahap pertama pembangunan IKN berlangsung pada
2022-2024 dengan fokus pembangunan pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan
Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 ha, di mana 75% di antaranya
kawasan hijau.
Wilayah Perencanaan KIPP (WP-I)
dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B
(Pemerintahan-Pendidikan-Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintahan – Kesehatan –
Perumahan).
Seluruh pembangunan konstruksi
dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan
Geographic Information System (GIS).
Pembangunan infrastruktur IKN
yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022- 2024 terdiri
dari sekitar 103 proyek konstruksi dengan total biaya US$1,59 miliar atau
Rp23.94 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.
Sementara itu hingga pekan ke-2
Februari 2023, beberapa proyek yang sudah terkontrak, dengan total biaya
Rp18,01 trilliun setara US$1,2 miliar.
Adapun Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menjanjikan bakal memberikan sejumlah keuntungan kepada investor
apabila bersedia menanamkan modalnya untuk mendukung pembangunan IKN, yaitu
antara lain pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) selama 160 tahun, tax holiday
selama 30 tahun, dan diskon pajak sebesar 350 persen.
Sebelumnya pemerintah menegaskan
bahwa pembangunan IKN Nusantara diperkirakan bakal menelan biaya hingga sebesar
Rp466 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat disuplai tidak hanya dari berbagai
pihak.
Kebutuhan anggaran atau biaya
dari APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp253,4 triliun,
sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun.
Pemerintah mengungkapkan, pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim menjadi salah satu upaya agar wilayah di luar pulau Jawa bisa mengejar ketertinggalannya alias tidak jawa sentris.